Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Tinjau Dari UU No 23 Tahun 2004 Tentang KDRT

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam penanganan kasus KDRT, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara KDRT. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya pelaporan korban, budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, kesulitan pembuktian, dan belum optimalnya penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi prinsip hukum pidana melalui terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Penerapan Restorative Justice dapat dilakukan secara terbatas dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, perlindungan korban, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai