Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang Dalam Putusan Mahkamah Agung

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang
mengancam hak asasi manusia dan menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial,
serta ekonomi bagi korbannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
telah mengatur mekanisme perlindungan dan rehabilitasi korban secara
komprehensif, penerapannya dalam praktik peradilan masih menjadi permasalahan.
Penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan penerapan perlindungan dan
rehabilitasi korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 278 K/Pid.Sus/2026
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, mengidentifikasi
hambatan dalam pelaksanaannya, serta menguraikan upaya optimalisasi
perlindungan korban. Objek kajian penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung
Nomor 278 K/Pid.Sus/2026 sebagai bahan hukum primer yang dianalisis
menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa putusan telah memberikan perlindungan hukum
melalui pemidanaan pelaku dan memberikan restitusi kepada korban, namun
memberikan hak korban berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, reintegrasi sosial, serta perlindungan identitas belum tergambar
secara optimal dalam pertimbangan hukum. Temuan tersebut menunjukkan masih
adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi perlindungan
korban dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi
antarlembaga serta penerapan pendekatan keadilan yang berorientasi pada korban agar
perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang dapat
terlaksana secara lebih efektif dan berkeadilan.