metode kuantitatif penegakan hukum

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA DALAM TINDAK PIDANA PANGAN :STUDI KASUS NOMOR 61/Pid.Sus/2025/PN BALE

Abstract

Pengedaran pangan terjamin merupakan bagian dari usaha negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, dalam praktiknya, beberapa pelaku usaha masih ditemukan melakukan manipulasi pada tanggal kedaluwarsa produk pangan untuk meraih keuntungan ekonomi. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta membahayakan kesehatan masyarakat dan menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan akses informasi yang akurat mengenai produk yang mereka miliki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindakan kriminal yang dilakukan oleh badan usaha dalam bentuk Commanditaire Vennootschap (CV), meneliti tanggung jawab hukum pelaku usaha yang memanipulasi tanggal kedaluwarsa produk pangan, dan menganalisis penerapan tanggung jawab pidana dalam putusan Nomor 61/Pid. Sus/2025/PN Bale Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kerangka hukum dan studi kasus. Asas hukum yang diterapkan mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan kajian terhadap putusan pengadilan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara deduktif untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam kasus Nomor 61/Pid. Sus/2025/PN Bale Bandung, hakim menjatuhkan tanggung jawab pidana kepada Nurhaemi, yang mengendalikan seluruh aktivitas bisnis serta terbukti memerintahkan manipulasi tanggal kedaluwarsa. Meskipun bisnis tersebut dijalankan sebagai CV, yang dalam hukum pidana dapat dianggap sebagai korporasi, hakim lebih fokus pada pertanggungjawaban para manajer sebagai pelaku utama karena mereka memainkan peran kunci dalam tindakan kriminal tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pangan tidak hanya berkaitan dengan hukuman terhadap pelanggar, tetapi juga berfokus pada perlindungan konsumen, memastikan kepastian hukum, dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.