Analisis Yuridis Pembebanan Biaya Administrasi QRIS kepada Konsumen oleh Pelaku UMKM Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/Pbi/2021
Keywords:
QRIS, Merchant Discount Rate, Perlindungan Konsumen, UMKM, Bank indonesiaAbstract
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, masih ditemukan praktik pembebanan biaya administrasi kepada konsumen oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ketika melakukan transaksi menggunakan QRIS. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui penambahan biaya tertentu di luar harga barang atau jasa maupun perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran menggunakan QRIS. Padahal, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran, biaya Merchant Discount Rate (MDR) merupakan kewajiban merchant dan tidak diperkenankan dialihkan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum mengenai pembebanan biaya administrasi QRIS kepada konsumen, hubungan hukum antara pelaku UMKM dan konsumen dalam transaksi QRIS, serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembebanan biaya administrasi QRIS kepada konsumen bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, melanggar prinsip kepastian hukum, asas itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan oleh Bank Indonesia, sosialisasi kepada pelaku UMKM, serta edukasi kepada masyarakat agar implementasi QRIS berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Ringkasan ini disusun berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan fokus kajian dalam skripsi.
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Cyberlaw : Journal of Digital Cyberlaw

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.











