Penerapan Cashless Only Pada Usaha Kafe Dan Perlindungan Hak Konsumen Dihubungkan Dengan UU No. 7 Pasal 33 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan sistem pembayaran dan transaksi tunai menuju transaksi non-tunai yang semakin banyak diterapkan oleh pelaku usaha, termasuk kafe yang menerapkan kebijakan cashless only. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pembayaran cashless only pada usaha kafe dalam kaitannya dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengidentifikasi kendala yang muncul terhadap perlindungan konsumen, serta merumuskan formulasi kebijakan yang ideal bagi pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, empiris, dan konseptual. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku usaha serta konsumen pada beberapa kafe di Kota Bandung yang menerapkan sistem pembayaran non-tunai, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cashless only dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan transaksi, namun berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena dapat mengakibatkan penolakan pembayaran tunai menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, ditemukan kendala berupa keterbatasan akses teknologi, gangguan jaringan, serta potensi berkurangnya akses layanan bagi konsumen tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembayaran non-tunai perlu tetap memperhatikan ketentuan hukum mengenai penggunaan Rupiah dan perlindungan hak konsumen dengan menyediakan alternatif pembayaran yang inklusif guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam era ekonomi digital.