Perlindungan Hukum Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Musik Sebagai Bagian Dari Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Virgoun Dan Inara Rusli)

Abstract

Perkembangan industri kreatif menjadikan hak ekonomi atas karya musik sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi menjadi bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Namun, pengaturan mengenai pembagian hak ekonomi atas karya musik pasca perceraian masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara khusus mengenai hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembagian hak ekonomi atas karya musik sebagai harta bersama, bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, serta dampak hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ekonomi atas karya musik yang dihasilkan selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama sepanjang yang dibagi adalah manfaat ekonominya, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa royalti karya musik dapat menjadi bagian dari harta bersama tanpa menghilangkan kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta. Namun, masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pembagian dan pelaksanaan hak ekonomi pasca perceraian guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.