Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Sextortion Dihubungkan Dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana sextortion di Indonesia dengan mengaitkan asas kausalitas, klasifikasi antara pelaku dan korban serta perlindungan yang di atur dalam pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui pendekatan yuridis empiris, data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban, aparat penegak hukum dan pekerja sosial. Sedangkan data sekunder dianalisis dari liberatur hukum dan regulasi terkait kejahatan siber, hasil menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah mengatur sextortion secara spesifik, pelaporan korban masih rendah akibat stigma kesulitan identifikasi pelaku dan praktik penyelesaian damai yang mengurangi efek jera. Dengan demikian penelitian menegaskan perlunya peningkatan mekanisme perlindungan lintas lembaga terhadap beberapa platform aplikasi yang dapat berpotensi terjadinya kasus sextortion serta edukasi publik menjadi kunci untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban sextortion.