Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi dalam ruang privat, tetapi memiliki dampak yang luas baik secara sosial maupun psikologis. Meskipun Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaan kedua regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perlindungan kepada korban dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT berdasarkan Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel,bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT, hambatan dalam pelaksanaan restitusi dan keadilan restoratif bagi korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus yang dianalisis, pengadilan telah memerintahkan restitusi, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh kendala struktural, termasuk kurangnya pemahaman aparat mengenai UU TPKS dan koordinasi antar lembaga perlindungan yang belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif hukum telah menguntungkan korban, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek restitusi, pendampingan, dan penerapan prinsip keadilan restoratif secara menyeluruh.