Implikasi Penghapusan Status Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dalam Pasal 603–606 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Abstract

Penghapusan status korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menimbulkan perdebatan dalam kalangan
akademisi dan praktisi hukum. Selama ini, tindak pidana korupsi dipandang sebagai
kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang masif
terhadap keuangan negara, sistem pemerintahan, dan kepercayaan publik.
Pengaturan baru dalam Pasal 603–606 KUHP Baru tidak lagi menempatkan korupsi
dalam kategori tersebut dan menetapkan ancaman pidana yang lebih ringan
dibandingkan dengan UU Tipikor. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum
mengenai implikasi penghapusan status luar biasa tersebut serta bagaimana
kedudukan UU Tipikor ke depannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh
melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penghapusan status kejahatan luar biasa dalam KUHP Baru
membuka celah pelemahan pemberantasan korupsi secara normatif dan
institusional. Penurunan sanksi pidana, ketidaktegasan terhadap prinsip lex
specialis, serta potensi disharmonisasi antara KUHP dan UU Tipikor menjadi
persoalan utama. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi
antara KUHP Baru dan UU Tipikor, serta penegasan kembali status korupsi sebagai
kejahatan luar biasa dalam kerangka sistem hukum nasional. Upaya tersebut
penting untuk menjaga efektivitas pemberantasan korupsi dan mencegah
pelemahan terhadap semangat reformasi hukum di Indonesia.