Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku dan Penyebar Konten Revenge Porn di Indonesia Dalam Perspektif Undang-undang Pornografi

Abstract

Fenomena revenge porn dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah menjadi ancaman serius di era digital, mengakibatkan trauma mendalam dan stigma sosial, terutama bagi perempuan. Jurnal ini menyoroti bagaimana kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka semakin meningkat, mendorong lebih banyak laporan kasus. Pelaku dan penyebar konten intim non-konsensual kini dapat dijerat hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang signifikan. Bahkan, platform digital yang membiarkan konten tersebut beredar juga memiliki potensi untuk dimintai pertanggungjawaban.
Meskipun landasan hukum sudah kuat, tantangan dalam penanganan kasus di lapangan masih besar, termasuk adanya oknum penyidik yang abai, memperparah penderitaan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban revenge porn dan KBGO, yang memerlukan pendekatan khusus. Urgensi pembaruan regulasi hukum juga disoroti, agar selaras dengan perkembangan teknologi dan mampu menciptakan ruang digital yang aman bagi semua. Dengan penegakan hukum yang tegas dan adaptasi regulasi, diharapkan korban mendapatkan keadilan dan kasus serupa dapat diminimalisir.