Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Abstract

Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi

yang dimana korupsi ini dapat memberikan kerugian besar bagi negara maupun

masyarakat. Topik yang dipilih untuk penelitian ini adalah kasus korupsi PT. Timah

yang sedang hangat dibicarakan dikarenakan kerugian negara yang mencapai 271

T. Dalam hal ini, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas

perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara yang berperan dalam hal peningkatan sanksi terhadap pelaku aktivitas

tambang. Tujuan penelitian ini adalah menilai apakah regulasi yang diperbarui

mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, serta berperan

signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan. Penelitian

menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data

sekunder dan analisis kasus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah memperkuat dasar hukum pemberian sanksi

administratif, pidana, dan perdata. Namun demikian, implementasi di lapangan

masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, ketidaktegasan

penegakan hukum, dan masih ada nya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku

kejahatan korporasi. Studi ini merekomendasikan adanya penguatan sinergi antar

lembaga, penegakan hukum yang konsisten, serta reformasi tata kelola