Dampak Dualisme Dwi Fungsi Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni Terhadap Good Governance Dan Demokrasi Di Indonesia

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah menghidupkan kembali praktik dualisme fungsi militer di Indonesia. Ketentuan yang mengizinkan anggota militer aktif untuk menduduki posisi di sektor sipil, serta penambahan kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP), memunculkan kekhawatiran mengenai potensi melemahnya prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan tata kelola yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, serta studi kasus. Salah satu temuan utama adalah ditunjuknya Mayor TNI Teddy sebagai Sekretaris Deputi di Kemenko Polhukam, yang menegaskan adanya penerapan nyata dari dualisme fungsi TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2025 tidak hanya dapat mengikis prinsip supremasi sipil, tetapi juga bertentangan dengan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa peran TNI tetap terbatas pada fungsinya sebagai alat pertahanan negara, dan tidak terlibat dalam pemerintahan sipil