Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Dihubungkan Dengan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

Abstract

Kegiatan pertambangan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98, memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan secara sengaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan tambang berdasarkan ketentuan Pasal 98 tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan studi kasus dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah disusun secara progresif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kesulitan pembuktian niat jahat, keterbatasan kapasitas aparat, serta kendala politis dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih sistemik dan kolaboratif, guna memastikan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.