Analisis Implikasi Terkait Undang – undang Cipta Kerja terhadap Sistem Pengupahan dan Kepastian Hak Pekerja Beserta Statistik Kepentingan Masyarakat

Abstract

Hak pekerja sangat dipengaruhi oleh undang-undang Cipta Kerja, yang mengubah sistem pengupahan Indonesia. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah pengurangan fungsi dan kewenangan Dewan Pengupahan serta pergeseran dasar penetapan upah minimum dari komponen hidup layak (KHL) ke indeks dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana melindungi pekerja, terutama tentang standar upah dan hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak. Selain itu, ada kekhawatiran tentang potensi penurunan kesejahteraan pekerja karena penghapusan beberapa ketentuan yang sebelumnya memberikan jaminan hak pekerja. Studi ini melihat bagaimana perubahan tersebut berdampak pada sistem pengupahan dan kepastian hak pekerja. Ini juga melihat putusan Mahkamah Konstitusi yang berusaha mengembalikan prinsip perlindungan pekerja dengan mengembalikan peran Dewan Pengupahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun UU Cipta Kerja membuat dunia usaha lebih fleksibel, hak pekerja dalam konteks pengupahan perlu diperkuat untuk mencegah ketidakadilan yang merugikan pekerja, berikut kemudian dengan hasil statistik survei kepentingan masyarakat.